Petani kecil adalah pemangku kepentingan penting dalam komitmen kami terhadap rantai pasokan yang dapat dilacak dan berkelanjutan. Di Indonesia, perkebunan rakyat mewakili setidaknya 40% dari semua budidaya kelapa sawit, menghasilkan ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia berencana mewajibkan ISPO bagi petani kecil; kami bertujuan untuk mendukung dan membantu petani kecil kami mencapai sertifikasi ISPO setelah diamanatkan. Pada 2019. Kami membantu sepuluh KUD dalam audit ISPO tahap pertama dan kedua. Satu dari sepuluh KUD telah menyelesaikan proses audit dan menunggu penerbitan sertifikasi ISPO pada tahun 2020.

Peningkatan hasil adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif keberlanjutan. Plasma dan petani kecil lainnya diharapkan memenuhi kriteria kualitas yang sama dengan pemasok inti TBS, sehingga perkebunan plasma sangat selaras dengan praktik pertanian dan sistem manajemen kami.

Jika penanam tidak beroperasi secara efisien, hal itu akan mengikis mata pencaharian mereka dan menciptakan tekanan untuk membuka hutan untuk pertanian. Program Petani Kecil kami bertujuan untuk meminimalkan risiko ini. Karena petani plasma rentan terhadap kondisi pasar yang tidak menentu, IndoAgri menawarkan kepada mereka nasihat dan pelatihan agronomi gratis dan membuat sumber daya penting seperti stok benih dan pupuk terjangkau bagi mereka dengan menggunakan diskon. Kami juga membantu mereka membangun kapasitas koperasi dalam perjalanan mencapai sertifikasi ISPO. Keterlibatan kami dengan petani kecil juga melibatkan kegiatan pelatihan dan lokakarya tentang minyak sawit berkelanjutan.

Kebijakan kami membuat kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menjalankan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC), terutama terkait dengan pembebasan tanah yang melibatkan desa-desa setempat. Kami bekerja untuk terlibat dengan masyarakat dan pemerintah untuk menetapkan kepemilikan dan hak atas tanah, kemungkinan berdampak pada masyarakat dengan menggunakan proses negosiasi terbuka dan perjanjian yang terdokumentasi. Sebelum pembangunan baru dilakukan, Analisis Dampak Sosial dilakukan untuk memahami kondisi dasar dan kemungkinan dampak sosial dari pembangunan.